Bahas Regulasi dan Penggajian PPPK, Kanreg XII BKN Terima Kunjungan DPRD Kota Pariaman

Kanreg XII BKN menerima kunjungan DPRD Kota Pariaman pada Kamis (19/11) guna membahas regulasi serta mekanisme penggajian PPPK sesuai aturan.

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg XII BKN) menerima kunjungan DPRD Kota Pariaman pada Kamis (19/11/2026). Agenda kerja ini bertujuan melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan kepegawaian. Fokus utama pembahasan tertuju pada regulasi serta mekanisme penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mewakili Kepala Kanreg XII BKN Purjiyanta, Iswahyudi bersama Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) menyambut langsung kedatangan rombongan. Pertemuan berlangsung interaktif di kantor Kanreg XII BKN Pekanbaru. Kedua belah pihak membedah ketentuan penggajian PPPK agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Iswahyudi menegaskan bahwa forum konsultasi ini sangat krusial untuk menyamakan persepsi antara instansi pusat dan daerah. Pemahaman yang utuh terhadap aturan menjadi kunci utama kelancaran administrasi di lapangan.

“Kami menyambut baik kunjungan DPRD Kota Pariaman ke Kanreg XII BKN. Melalui koordinasi ini, kami berharap pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang jelas mengenai mekanisme penggajian PPPK,” ujar Iswahyudi.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah selalu berpedoman pada regulasi terbaru. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kendala administratif maupun kesalahan penganggaran di kemudian hari.

“Setiap kebijakan terkait pengelolaan ASN, termasuk penggajian PPPK, wajib mengacu pada aturan yang ditetapkan. Koordinasi seperti ini memastikan implementasi di daerah berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Usai pemaparan materi, kegiatan berlanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab terbuka. Para anggota DPRD Kota Pariaman mengajukan sejumlah pertanyaan teknis terkait skema penggajian PPPK di lingkungan pemerintah kota.

Rombongan juga turut menyampaikan berbagai masukan konstruktif kepada Kanreg XII BKN. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola manajemen ASN yang lebih tertib dan akuntabel di wilayah Sumatera Barat.

 

Text: Dina