Kepala BKN Prof. Zudan minta pengelola kepegawaian tidak menghambat hak ASN seiring rilisnya 8 kebijakan baru. Dukung Asta Cita Presiden
Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi merombak sistem manajemen kepegawaian secara besar-besaran. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan lambat dan berbelit. Bagi Anda yang berstatus ASN, kebijakan ini adalah angin segar karena fokus utamanya adalah percepatan karier dan kemudahan layanan.
Apa saja yang berubah? Berikut adalah rangkuman 8 kebijakan prioritas BKN yang wajib diketahui setiap ASN agar tidak ketinggalan informasi kenaikan karier.
1. Kenaikan Pangkat Kini 6 Kali Setahun
Lupakan aturan lama yang kaku. Kini, periode Kenaikan Pangkat (KP) bagi PNS diperbanyak menjadi 6 periode dalam setahun. Artinya, jika Anda terlambat mengurus berkas di satu periode, Anda tidak perlu menunggu tahun depan. Kesempatan naik golongan terbuka jauh lebih lebar dan fleksibel.
2. Pangkas Birokrasi Layanan Kepegawaian
BKN telah memangkas belasan tahapan layanan yang tidak efisien.
-
Layanan Pensiun: Dari 5 tahapan kini hanya 1 hari layanan (One Day Service).
-
Layanan Pindah Instansi: Proses mutasi yang dulu memakan waktu berbulan-bulan karena 11 tahapan, kini dipangkas hanya menjadi 2 tahapan saja.
3. Digitalisasi Mutasi & Status Kepegawaian
Pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status kepegawaian kini sepenuhnya menggunakan sistem digital yang terintegrasi. Tidak ada lagi berkas fisik yang menumpuk atau risiko dokumen hilang di tengah jalan. Semuanya terpantau transparan melalui sistem.
4. Penataan Tenaga Non-ASN (Honorer)
BKN mempercepat verifikasi dan validasi data tenaga Non-ASN. Kebijakan ini krusial sebagai database utama dalam pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), memastikan nasib tenaga honorer lebih terjamin sesuai aturan perundang-undangan.
5. Sistem Manajemen Talenta (Talent Pool)
Karier ASN tidak lagi berdasarkan “urut kacang”, melainkan kinerja dan kualifikasi. Melalui penguatan Talent Pool, BKN memetakan potensi ASN di seluruh Indonesia. Ini membuka peluang bagi ASN berprestasi untuk mengisi jabatan strategis tanpa terhalang batasan wilayah.
6. Dukungan Penuh Program Prioritas Presiden (Asta Cita)
Seluruh kebijakan kepegawaian BKN diselaraskan untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan visi-misi Kepala Daerah. Birokrasi didesain untuk responsif terhadap target pembangunan nasional, bukan sekadar rutinitas administratif.
7. Percepatan Layanan Dasar Kepegawaian
Fokus BKN saat ini adalah menyelesaikan “utang” layanan dasar yang sering tertunda. Standar Operasional Prosedur (SOP) diperketat agar setiap usulan dari instansi daerah maupun pusat segera diproses tanpa penundaan yang tidak perlu.
8. Transformasi Kantor Regional (Kanreg)
Kantor Regional BKN tidak lagi hanya menjadi pos administratif, melainkan pusat layanan prima. Fungsi Kanreg diperkuat untuk menjadi perpanjangan tangan BKN Pusat dalam menyelesaikan masalah kepegawaian di daerah dengan lebih cepat dan akurat.
Kebijakan-kebijakan ini menuntut ASN untuk lebih proaktif dalam memantau data kepegawaian masing-masing melalui aplikasi resmi BKN (MyASN). Pastikan data Anda mutakhir agar bisa menikmati kemudahan fasilitas percepatan karier ini.
