Harap menunggu...

 

HomePencantuman Gelar

Dasar Hukum

https://pekanbaru.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/03/logo-kanreg-320x320.png

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

Persyaratan Dokumen

Pencantuman
Gelar
  • Surat Pengantar dari Instansi;
  • Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
  • Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip nilai yang dilegalisir Pejabat yang
  • berwenang;
  • Fotocopy sah SK Tugas Belajar atau Izin Belajar oleh Pejabat yang
  • berwenang;
  • e. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi saat SK Tugas Belajar atau Izin
  • Belajar ditetapkan;
  • Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan
  • Data Pendidikan Tinggi;
  • Fotocopy sah PAK sesuai ketentuan yang berlaku yang menunjukkan
  • bahwa ijazah tersebut telah dinilai bagi PNS yang menduduki JFT;
  • Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kembangkan Inovasi
Tingkatkan Pelayanan

Hak Cipta © 2015 – 2021. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara. Semua hak dilindungi undang-undang