Harap menunggu...

 

HomeFAQ

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti
https://pekanbaru.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/09/1581702769198-346-Employee_Performance_Evaluation.jpg

Kinerja PNS itu apa sih?

Mengapa perlu ada Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil?

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 75, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. (Pasal 77 UU 5/2014)

Apa itu SKP?

Berdasarkan PP 46/2011, Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Berdasarkan PP 30/2019, Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun

Kapan idealnya penyusunan SKP mulai dilakukan?

SKP PNS disusun dan ditetapkan setiap awal bulan Januari dalam tahun berjalan berisikan sasaran kerja untuk tahun tersebut. Apabila PNS mengalami mutasi, maka SKP dan kontrak kerja baru disusun pada awal masa kerja di jabatan baru. Untuk CPNS, penyusunan SKP disesuaikan dengan amanat yang terdapat dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Bagaimana penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja bagi PNS yang tugas belajar?

PNS yang tugas belajar tidak wajib menyusun SKP di awal tahun, namun pada akhir tahun tetap dilakukan penilaian prestasi kerjanya yang didasarkan oleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dikonversi menjadi penilaian SKP (bobot 60%) dan penilaian perilaku kerja diberikan sesuai dengan penilaian dari Perguruan Tinggi (bobot 40%). Umumnya IPK menggunakan skor 0 – 4,00. Namun dapat disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Apa saja yang perlu dijadikan acuan dalam menyusun SKP?

Umumnya SKP harus mengacu kepada: a) Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah b) Perjanjian Kinerja c) Organisasi dan Tata Kerja d) Uraian Jabatan e) SKP Atasan Langsung. Namun, hal tersebut dapat disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Lebih jelas dapat dilihat di PP 30/2019 Pasal 8-23.

Apakah konsekuensi dan sanksi yang diperoleh apabila tidak menyusun SKP?

Dalam PP 46/2011 Pasal 5 menyatakan bahwa PNS wajib menyusun SKP. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, salah satu kewajiban PNS adalah mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun hanya mencapai 25%-50%, maka PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Pencapaian di bawah 25% akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

Anda Bertanya Kami Menjawab

Halo admin, saya mau nanya terkait pendaftaran CPNS salah satu syaratnya yang dibutuhkan adalah sertifikat TOEFL. Yang saya tanyakan sertifikat TOEFL tersebut, dibutuhkan ketika pendaftaran (unggah dokumen) atau ketika sudah dinyatakan lulus?

Menindaklanjuti pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kami, Pada portal SSCN , peserta akan diwajibkan memasukkan score TOEFL saat melakukan pendaftaran, jika instansi yang Ibu lamar mensyaratkan hal tersebut. Kemudian, berkaitan dengan mengunggah sertifikatnya, setiap instansi memiliki kebijakan yang berbeda, Ibu dapat membaca ulang apakah diwajibkan mengunggah sertifikasi atau tidak.

Selamat pagi Mohon maaf up date data saya di BKN terakhir 2019 sehingga gaji pokok untuk pencair sertifikasi berbeda Bisakah di update kan untuk yg 2021?

Menindaklanjuti pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kami, Ibu dapat melakukan konfirmasi ke operator sekolah untuk perubahan data, berkaitan dengan pencairan sertifikasi.

Untuk proses penerbitan pertek mutasi berapa lama standar nya pak? soalnya saya tidak dapat respon dari BKN Pekanbaru, bahan saya sudah hampir 1 bulan

Standar Proses penerbitan persetujuan teknis mutasi di Kanreg XII BKN adalah 15 hari kerja dihitung sejak usulan masuk ke Kanreg XII BKN. Untuk usualn Bapak Zilfan sendiri saat ini sudah keluar Persetujuan Teknisnya, dan sudah kami kirim ke BKD sejak tanggal 30 Juni. Saat ini Bapak dapat menkonfirmasi BKD di wilayah kerja bapak untuk penerbitan SK dari Gubernur.

BKN Assalamualaikum kak, saya mau tanya untuk pengajuan pensiun meninggal dunia, sudah diajukan tapi infonya masih di BKN jakarta, mohon info status sudah sampai mana? karena pengajuan sudah dimasukkan sejak tahun lalu.

Bahwa kewenangan Kanreg dalam memverifikasi dan menetapkan pertek pensiun adalah hingga golru IV/b. Adapun usulan pertek pensiun an. Khairunnisa diusulkan ke BKN Pusat sehingga menjadi kewenangan BKN Pusat untuk menetapkan perteknya. Namun melihat melalui sistem, yaitu SAPK, dapat kami sampaikan bahwa usulan pertek tersebut telah ditetapkan pertek tertanggal 15 Desember 2020 dan telah “ditarik” nomor SK tertanggal 5 Februari 2021. Lebih lanjut. dalam hal penetapan SK
Pensiun adalah merupakan kewenangan instansi. Oleh karena itu, saudara atau pihak ahli waris dapat berkoordinasi ke instansi terkait SK Pensiun yang bersangkutan.

https://pekanbaru.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/09/7-characteristics-of-effective-performance-appraisal.png
Kembangkan Inovasi
Tingkatkan Pelayanan

Hak Cipta © 2015 – 2021. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara. Semua hak dilindungi undang-undang

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort