Harap menunggu...

 

HomeAuditor Manajemen ASN

Jabatan fungsional auditor kepegawaian atau yang dikenal dengan Audiwan saat ini mengalami transformasi menjadi jabatan fungsional Auditor Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara. Transformasi ini bukan hanya sebatas perubahan nomenklatur jabatan saja, melainkan termasuk beberapa hal yang sangat krusial dan berpengaruh besar terhadap organisasi, terutama yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional Auditor Kepegawaian.

Menjadi jabatan fungsional tertutup

Terbitnya Permenpan RB Nomor 94 tahun 2020 ini mengubah karakteristik jabatan fungsional audiwan ini menjadi jabatan fungsional tertutup yakni hanya berkedudukan pada lingkup instansi pembina. Dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Auditor manajemen ASN berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Audit Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN, pasal 57 mengatur bahwa PNS tersebut dapat diangkat melalui perpindahan ke dalam jabatan fungsional Analis SDM Aparatur, Asessor SDM Aparatur atau jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan lowongan jabatan pada masing-masing instansi.

Hal ini tentu saja berdampak pada instansi pemerintah yang saat ini di dalamnya terdapat pejabat fungsional Auditor Kepegawaian dimana akan terjadi perubahan peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan perpindahan yang akan dilakukan terhadap pejabat audiwan yang tersedia.

Perluasan kewenangan

Disamping menjadi jabatan fungsional tertutup, Auditor Manajemen ASN juga diberikan perluasan kewenangan. Sebelumnya, audiwan memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dengan perubahan menjadi Auditor Manajemen ASN, lingkup  kewenangan untuk melakukan audit Manajemen ASN menjadi lebih luas, mulai dari pengawasan, pengendalian, investigasi, hingga penjaminan mutu hasil audit.

Pengawasan

Dalam manajemen, fungsi pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi yang strategis untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan organisasi sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada konteks Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berhulu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Manajemen ASN berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku.

Pengawasan sejatinya juga merupakan suatu koreksi bagi organisasi apabila ada kekurangan dalam suatu kegiatan. Pengawasan dalam Manajemen ASN ternyata membawa pengaruh positif yang signifikan. Salah satunya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elly (2017) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Melalui kegiatan pengawasan ini, tentunya kita semua berharap bahwa keberadaan Auditor Manajemen ASN nantinya akan membawa dampak yang positif terhadap pelaksanaan Manajemen ASN demi terwujudnya ASN yang professional.

Pengendalian

Dalam sebuah organisasi, pengendalian dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi atau mengendalikan perilaku manusia di dalamnya. Pengendalian dalam manajemen tentunya dilakukan dengan banyak cara. Menurut Anthony dan Govindarajan (dalam hamfri, 2004),  diantaranya dengan merencanakan apa yang harus dijalankan, mengkoordinasikan aktivitas yang terjadi, mengkomunikasikan informasi yang ada, mengevaluasi informasi, menentukan tindakan yang harus dilakukan, serta mempengaruhi anggota organisasi untuk mengubah perilaku mereka.

Dalam konteks Manajemen ASN, pengendalian dapat dimaknai tentang bagaimana agar terlaksananya pengelolaan ASN dapat dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan pengendalian Manajemen ASN dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan aspek Manajemen ASN kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berlaku melalui rekomendasi hasil evaluasi audit pengendalian Manajemen ASN.

Investigasi

Berbicara persoalan investigasi pada dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana mengumpulkan data dan informasi serta bahan yang dibutuhkan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu kejadian. Dalam hal audit, investigasi mengarah pada audit yang dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan sumber informasi yang sebelumnya sudah dimiliki.

Investigasi dilakukan saat auditor sudah mempunyai informasi awal yang perlu dibuktikan.  Audit investigasi biasanya bersifat lebih mendalam dan terperinci pada suatu permasalahan. Investigasi dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa sehingga audit ini merupakan audit yang bersifat represif.

Dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan audit investigasi dalam Manajemen ASN, tentunya keberadaan Auditor Manajemen ASN hendaknya menjadi salah satu upaya nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN sesuai dengan sistem merit dan bebas dari intervensi politik.

Penjaminan Mutu Hasil Audit

Hasil audit yang dilakukan oleh tim Auditor Manajemen ASN haruslah terjamin mutu dan kualitasnya. Hasil audit yang baik menurut Susilo (dalam Winoto, 2010) hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Laporan hasil audit hendaknya memuat informasi yang lengkap, faktual (berdasarkan fakta-fakta), signifikan dan relevan;
  2. Laporan hasil audit disusun berdasarkan pola yang dibangun secara logis dan sistematis sehingga memudahkan bagi auditor untuk menyusunnya dan bagi penerima informasi untuk memahaminya;
  3. Bentuk laporan dapat berupa narasi bebas atau formulir yang distandarkan dan diatur dalam proses audit;
  4. Hendaknya menggunakan Bahasa yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penjaminan mutu hasil audit Manajemen ASN salah satunya dapat dilakukan dengan menjamin bahwa hasil audit yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah ideal sehingga mempermudah semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan laporan hasil audit Manajemen ASN tersebut. Disamping itu, tentunya hal paling penting yang perlu dijamin dalam penjaminan mutu hasil audit Manajemen ASN adalah kebenaran dan akuntabilitas dari hasil audit yang dilakukan. Harus dapat dibuktikan bahwa audit benar-benar sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan beberapa jenis audit yang menjadi kewenangan Auditor Manajemen ASN, transformasi jabatan fungsional Auditor Kepegawaian menjadi Auditor Manajemen ASN ini kedepannya tentu saja akan membawa perubahan yang cukup besar terhadap proses bisnis pelaksanaan Manajemen ASN. Maka kita berharap bahwa hal ini dapat dilaksanakan dengan profesional sehingga dapat mendorong pelaksanaan Manajemen ASN untuk mewujudkan sistem merit di Indonesia.

Kembangkan Inovasi
Tingkatkan Pelayanan

Hak Cipta © 2015 – 2021. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara. Semua hak dilindungi undang-undang